Era Meiji, Periode Perubahan Sejarah Jepang

Bila membahas mengenai era Meiji maka tidak bisa terlepas dari kisah restorasi Meiji, sebuah perubahan bersejarah dari sistem feodal Shogun Edo menjadi sistem pemerintahan Kekaisaran dan terjadinya rangkaian perang yang menyertainya. Bentuk reformasi ini mempengaruhi banyak sektor seperti pemerintahan, politik, undang-undang, pengadilan, administrasi, pendidikan, dan masih banyak lagi.

Era Meiji

Restorasi Meiji dikenal dengan istilah Meiji-ishin, sebuah era terjadinya penggulingan penguasaan dari Shogun yang berubah menjadi Kekaisaran. Meskipun banyak pengorbanan yang terjadi, namun hal ini setimpal dengan hasil yang didapatkan. Jepang menjadi negara modern bergaya barat di Asia pada masa tersebut.

Tujuan dari pemerintahan Meiji adalah menciptakan pemulihan pemerintahan dalam bentuk kekaisaran setelah era Shogun. Pemerintahan dasar kekaisaran langsung dipimpin oleh kaisar, posisi bupati dan kepala penasihat kekaisaran pun direformasi untuk mengejar ketinggalan dari negara asing seperti di Eropa dan Amerika Utara.

Tujuan ini secara tegas diatur dalam “lima pasal perjanjian kekaisaran” atau disebut dengan gokajo no goseimon yang diresmikan pada tahun 1868, dalam sumpah ini pemerintah menetapkan penggunaan sistem badan perguruan tinggi dan pembentukan negara bekerja sama dengan birokrasi serta sektor swasta.

Hal ini dimaksudkan untuk mendobrak kebiasaan lama dan menumpuk kekuatan untuk menyetarakan Jepang dengan negara-negara kuat di benua Eropa, tujuan lainnya adalah untuk memperkaya negara dengan memperkuat di bidang militer. Istilah ini dikenal dengan nama fukoku kyohei dan shokusan kogyo yang memiliki maksud mendorong industri Jepang.

Administrasi Era Meiji

Secara formal restorasi Meiji merupakan pemulihan sistem ritsuryo, sebuah sistem hukum sejarah Jepang yang didasari oleh Konfusianisme dan Legalisme Tiongkok. Karena membutuhkan pemerintahan baru, setelah keruntuhan era Shogun. Jabatan dan nama kantor pemerintah mengikuti sistem dewan agung negara dan kementrian keuangan.

Pada kesempatan osei-hukko (pemulihan kekuasaan kaisar Jepang), pemerintah baru menghapuskan semua hal Keshogunan. Posisi bupati dan penasihat kaisar pun dihilangkan, hal ini membuat kaisar memiliki kendali penuh dalam mendirikan organisasi pusat. Seorang ketua (Gijo) dan anggota dewan langsung di bawahi oleh Kaisar.

Namun karena kaisar Meiji masih muda pada masa tersebut, sebuah sistem untuk membatu kaisar diperlukan agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pada 11 Juni tahun 1868 undang-undang organisasi pemerintahan Jepang dikeluarkan dan tahun berikutnya sistem dua departemen serta enam kementerian diusung.

Hal ini mencontoh sistem ritsuyo dengan dua departemen dan delapan kementerian, meskipun pemerintahan ini memiliki dewan agung negara dan pejabat yang bertanggung jawab sebagai administrasi pusat. Sistem tersebut tidak stabil karena memerlukan reformasi lanjutan, seperti membagi kementerian industri dan kementerian urusan rakyat.

Selain itu, dewan legislatif dan dewan pejabat lokal pun beruang kali dibentuk serta kembali dibubarkan. Tindakan ini justru membuat rakyat merasa kebingungan atas langkah yang diambil oleh pihak pemerintahan, reformasi organisasi pemerintah pusat akhirnya diselesaikan dengan peresmian sistem kabinet pada tahun 1885.

Ditambah lagi, bila menyangkut undang-undang Takayoshi Kido. Dirinya mendesak untuk membuat sebuah pembentukan DIET sejak tahun 1868, namun terlalu dini untuk proses pembentukan karena reformasi organisasi pemerintah pusat dan tingkat budaya masyarakat masih belum matang. sistem yang berpusat pada birokrasi ini dikenal dengan istilah yushi-sensei serta dipimpin oleh Toshimichi Okubo.

Namun karena gelombang pasang gerakan kebebasan dan hak-hak rakyat bermunculan (hasil dari sistem yang terorganisir). Dekrit kekaisaran tentang pembentukan DIET Nasional diserahkan pada tahun 1881, gerakan perumusan konstitusi yang dipimpin oleh Hirobumi Ito dimulai dengan sungguh-sungguh sesuai dengan visi dari DIET.

Konstitusi kekaisaran Jepang dikeluarkan pada tahun 1889 dan DIET kekaisaran diresmikan pada tahun selanjutnya, dengan demikian monarki konstitusional serta demokrasi parlementer selesai untuk pertama kalinya di Asia. Selain itu, Toshimichi Okubo pada awalnya bersikeras bahwa ibu kota harus dipindahkan ke Osaka karena terdapat banyak kebiasaan kuno.

Pemindahan itu pun tidak mulus terjadi, karena terdapat banyak penolakan. Masalah ini berlandaskan pertentangan rezim masa tersebut dan masa sebelumnya, pada akhirnya perkara ini diselesaikan dengan mengubah Edo menjadi Tokyo sebagai ibu kota Timur. Karena banyak orang yang menentang pemindahan ibu kota dari Kyoto.

Kastil Edo yang merupakan sebuah lambang ibu kota pun menyerah, sejak kaisar Meiji mengunjungi kota Tokyo dua kali dewan agung pun pindah ke Tokyo. Selain itu, titik ini dianggap sebagai ibu kota de facto secara hukum hingga saat ini. Kyoto pun masih menjadi kota besar yang kaya akan bangunan tradisional serta kebudayaan tempo dulu Jepang.

Reformasi dan Regulasi Era Meiji

Setelah melalui perjalanan panjang, karena pencapaian sentralisasi selepas penghapusan domain feodal dan pembentukan prefektur Hainan-Chiken serta reformasi sistem departemen luar negeri. Pembentukan ini kembali lagi dilakukan untuk memulai reformasi sistem keshogunan lama, reformasi istana kekaisaran dilaksanakan pada waktu hampir bersamaan.

Sejumlah posisi dari istana kekaisaran termasuk dayang-dayang pendamping dihapuskan, staf di istana terutama terdiri dari kaisar Meiji yang memilik pendidikan ‘kelas prajurit’. Dirinya begitu cocok untuk menjadi pemimpin reformasi dengan latar belakang militer, meskipun kaisar Meiji memiliki riwayat kesehatan kurang baik saat masih kecil.

Berkat melalui banyak pelatihan dan pengobatan, kemudian dirinya belajar bagaimana menjadi raja konstitusional gaya barat. Akhirnya dirinya cocok untuk menjadi kepala “negara Meiji”, seperti mendatangi seluruh dewan penasihat dan memainkan peran penting sebagai penengah situasi politik selama pengunduran diri perdana menteri sebelumnya.

Mengenai sistem kelas, pihak pemerintah menganjurkan kesetaraan bagi semua orang. Maka dari itu, sistem hierarki samurai, petani, pengrajin, dan pedagang kelas bawah pada era sebelumnya dihapuskan. Serta memberikan hak istimewa bangsawan kepada mantan anggota istana, tuan feodal, dan beberapa biksu Buddha sehingga menempatkan mereka di struktur kekaisaran.

Kebijakan Luar Negeri

Tujuan terbesar pemerintahan baru adalah untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara barat yang adidaya, untuk alasan tersebut Jepang pada era Meiji harus menyelesaikan masalah perjanjian yang tidak setara pada era Shogun segera mungkin. Tujuan misi ini tidak hanya untuk melakukan penelitian tentang sistem Eropa, tapi untuk merevisi perjanjian yang lebih baik.

Meskipun begitu, masih terlalu dini untuk tahapan tersebut karena negara-negara barat tidak menganggap Jepang sebagai negara modern. Karena itu, meskipun pemerintah menempuh berbagai kebijakan seperti westernisasi agar setara dengan negara-negara barat. Setidaknya butuh setengah abad untuk merevisi perjanjian yang tidak setara.

Di sisi lain, untuk pemerintahan baru yang mencerminkan kegagalan perjanjian ini mencoba untuk berdiri lebih dari sejajar dengan negara-negara Asia. Pada tahun 1971, pemerintah membuat perjanjian yang setara dengan Qing. Hal ini dikenal dengan Perjanjian Persahabatan Jepang-Qing, pada tahun 1874 pemerintah Jepang mengirim tentara ke Taiwan.

Setelah seorang warga Jepang dari pulau Miyakojima dibunuh di daerah Taiwan, kemudian Jepang dan Qing memutuskan kepemilikan Taiwan serta Okinawa. Pada tahun 1875, pemerintah menyimpulkan perjanjian Saint Petersbourg dengan kaisar Rusia untuk menentukan perbatasan Jepang dan Rusia. Tindakan ini dilakukan untuk menentukan posisi pulau Kuril.

Sebuah tempat yang merupakan pemukiman campuran untuk Jepang dan Rusia saat itu, meskipun era Meiji sudah lama dilewati oleh Jepang. Namun sejarah yang tertulis tidak bisa dilupakan begitu saja, banyak hal yang telah terjadi dan membuat Jepang bisa menjadi negara maju hingga saat ini. Maka dari itu, bila tertarik untuk membaca konten budaya Jepang. Kunjungi www.jepang-indonesia.co.id.